Selamat Datang di Website Resmi Desa Kusamba , Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Kusamba. untuk seluruh masyarakat.

Artikel

Meninggalkan Desa Lama Memulai Desa Baru

02 Juni 2018 02:50:41  administrator  299 Kali Dibaca  Berita Desa

             Selama enam dekade sejak 1945, Republik Indonesia tidak memiliki regulasi tentang desa yang kokoh, legitimate dan berkelanjutan. Perdebatan akademik yang tidak selesai, tarik menarik politik yang keras, kepentingan ekonomi politik yang menghambat, dan hasrat proyek birokrasi merupakan rangkaian penyebabnya.

             Perdebatan yang berlangsung di sepanjang hayat selalu berkutat pada dua hal. Pertama, debat tentang hakekat, makna dan visi negara atas desa. Sederet masalah konkret (kemiskinan, ketertinggalan, keterbelakangan, ketergantungan) yang melekat pada desa, senantiasa menghadirkan pertanyaan: desa mau dibawa kemana? Apa manfaat desa yang hakiki jika desa hanya menjadi tempat bermukim dan hanya unit administratif yang disuruh mengeluarkan berbagai surat keterangan?

             Kedua, debat politik-hukum tentang frasa kesatuan masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) serta kedudukan desa dalam tata negara Republik Indonesia. Satu pihak mengatakan bahwa desa bukanlah kesatuan masyarakat hukum adat, melainkan sebagai struktur pemerintahan yang paling bawah. Pihak lain mengatakan berbeda, bahwa yang disebut kesatuan masyarakat hukum adat adalah desa atau sebutan lain seperti nagari, gampong, marga, kampung, negeri dan lain-lain. Mereka semua telah ada jauh sebelum NKRI lahir.

             Debat yang lain mempertanyakan status dan bentuk desa. Apakah desa merupakan pemerintahan atau organisasi masyarakat? Apakah desa merupakan local self government atau self governing community? Prof. Sadu Wasistiono mengatakan konsep pemerintahan desa sebenarnya keliru, yang hanya menjadikan desa sebagai pemerintahan semu (shadow government). Bahkan Dr. Hanif Nurcholish mengatakan: pemerintahan desa dalam sistem birokrasi pemerintah
Indonesia merupakan “unit pemerintahan palsu”. Dua Undang-undang yang lahir di era reformasi, yakni UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004, ternyata tidak mampu menjawab pertanyaan tentang hekakat, makna, visi, dan kedudukan desa. Meskipun frasa “kesatuan masyarakat hukum” dan adat melekat pada definisi desa, serta mengedepankan asas keragaman, tetapi cita rasa “pemerintahan desa” yang diwariskan oleh UU No. 5/1979 masih sangat dominan. Karena itu para pemikir dan pegiat desa di berbagai kota terus-menerus melakukan kajian, diskusi, publikasi, dan advokasi terhadap otonomi desa serta mendorong kelahiran UU Desa yang jauh lebih baik, kokoh dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, para kepala desa di Jawa melalui APDESI maupun Parade Nusantara menuntut kehadiran UU Desa yang memberikan otonomi desa dan dana desa 10% dari total APBN. Berbagai segmen pejuang desa yang berbeda itu saling berkumpul, berjaringan, serta bertukar pikiran dalam memperjuangkan kelahiran UU Desa.

             Pada tahun 2005, pemerintah dan DPR mengambil kesepakatan memecah UU No. 32/2004 menjadi tiga UU: UU Pemerintahan Daerah, UU Pilkada Langsung, dan UU Desa. Keputusan ini semakin menggiatkan gerakan pada pejuang desa. Kemendagri bertinak inklusif, membuka diri kehadiran para pegiat desa. Pada tahun 2007, Ditjen PMD Kemendagri menjalin kerjasama dengan Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) menyiapkan Naskah Akademik RUU Desa, yang selesai pada bulan Agustus. Sejak September 2007 Kemendagri menyiapkan naskah RUU Desa, yang sudah berkali-kali dibahas antarkementerian, tetapi sampai tahun 2011, belum ada Amanat Presiden. Parade Nusantara terus-menerus menekan pemerintah agar segera mengeluarkan Ampres dan melakukan pembahasan RUU Desa dengan DPR. Pada bulan Januari 2012 Presiden mengeluarkan Ampres dan menyerahkan RUU Desa kepada DPR, dan kemudian DPR membentuk Pansus RUU Desa.

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Pengaduan Online

Pengaduan Online

Peta Desa

Statistik Penduduk

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online fb

Aparatur Desa

Back Next

Info Media Sosial

Arsip Artikel

07 Juli 2022 | 73 Kali
Penyaluran BLT DD bulan JULI 2022
28 Maret 2022 | 142 Kali
Peringatan HKG PKK ke 50
26 Maret 2022 | 151 Kali
Penyaluran Bantuan PKH dan BPNT
07 Maret 2022 | 177 Kali
Vaksinasi Booster
25 Februari 2022 | 184 Kali
Pelaksanaan Lomba Bulan Bahasa Bali
23 Februari 2022 | 265 Kali
Info Grafis APBDes tahun 2022 dan Laporan Realisasi 2021
22 Februari 2022 | 178 Kali
Tracing Covid - 19
06 Agustus 2018 | 4.115 Kali
Pemerintah Desa
08 Agustus 2018 | 1.691 Kali
Kontak Kami
07 Agustus 2018 | 1.334 Kali
Sejarah Desa Kusamba
27 Mei 2020 | 1.093 Kali
DATA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) TAMBAHAN TERDAMPAK COVID-19 / KKS DESA KUSAMBA
29 Mei 2019 | 1.030 Kali
Perang Kusamba
27 Mei 2020 | 1.024 Kali
DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST)
07 Agustus 2018 | 1.016 Kali
Profil Wilayah Desa Kusamba
30 April 2014 | 302 Kali
LinMas
07 November 2014 | 265 Kali
Pemerintahan Desa
30 April 2020 | 275 Kali
Kunjungan Bapak Wakil Bupati Klungkung
23 Juni 2018 | 265 Kali
Ketahanan Masyarakat Desa
07 Agustus 2018 | 1.334 Kali
Sejarah Desa Kusamba
16 Juli 2019 | 309 Kali
Peresmian Penerimaan Mahasiswa KKN ke-XIX Universitas Udayana 2019
06 Agustus 2018 | 4.115 Kali
Pemerintah Desa

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:253
    Kemarin:305
    Total Pengunjung:217.255
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.192.26.60
    Browser:Tidak ditemukan

Komentar Terbaru